K.H. Zainul Arifin

K.H. Zainul Arifin Pohan yang lahir pada 2 September 1909 adalah seorang Panglima Hizbullah, Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR-GR, dan politikus Nahdlatul Ulama (NU). Penetapan sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden No 35 Tahun 1963 bertanggal 4 Maret 1963.

Zainul Arifin lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai anak tunggal dari pasangan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan (ayah) dengan ibunya bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution. Ketika Zainul masih balita, kedua orang tuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana ia menyelesaikan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan sekolah menengah calon guru, Normal School. Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah dan surau saat menjalani pelatihan seni bela diri Pencak Silat. Arifin juga seorang pecinta kesenian yang aktif dalam kegiatan seni sandiwara musikal Melayu, Stambul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Stambul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia. Dalam usia 16 tahun, Zainul merantau ke Batavia (Jakarta).

Berbekal ijazah HIS, Arifin diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan, Jakarta Pusat. Di sana ia sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di AS dan berdampak hingga ke wilayah Hindia Belanda. Keluar dari gemeente, Arifin kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara). Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum tetapi menguasai Bahasa Belanda.

Selain itu, ia pun aktif kembali dalam kegiatan seni sandiwara musikal tradisional Betawi yang berasal dari tradisi Melayu, Samrah. Ia sempat mendirikan kelompok Samrah bernama Tonil Zainul. Dari kegiatan kesenian itu, ia berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersahabat dengan tokoh perfilman nasional, Djamaluddin Malik yang kala itu juga bergiat dalam kegiatan Samrah. Keduanya kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga-tenaga muda.

Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Arifin kemudian makin meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubalig muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi induk Ansor, termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid.

Hanya dalam beberapa tahun saja, Zainul Arifin sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942. Pada saat itu ia juga bekerja di Perusahaan Air Minum (PAM) pemerintah kotapraja (gemeente). Di kota ini ia juga sempat menjadi guru sekolah di daerah Jatinegara dan Bukit Duri Tanjakan.

Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah. Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang.

Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di kawasan Jatinegara yang kemudian dibentuk hingga pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa. Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah).

Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusah, Bekasi, dekat Bogor. Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Zainul kemudian bertugas mewakili partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata.

Selama masa revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II. Dalam memimpin Laskar Hizbullah, Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa.

Saat terjadi Agresi Militer Belanda II, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komandan Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia, Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI.

Namun akhirnya, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan Madrasah, ia memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Sejak proklamasi kemerdekaan, Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), cikal bakal lembaga legislatif MPR/DPR.

Wakil Partai Masyumi di DPRS
Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS.

Wakil Partai NU
Kemudian menjadi wakil Partai NU ketika partai tersebut memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952.

Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Kabinet Ali Sastroamijoyo I
Zainul Arifin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri tahun 1953–1955 dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pada tahun 1955 pula, Zainul menunaikan ibadah haji bersama Presiden Sukarno dan memperoleh hadiah pedang berlapis emas dari Raja Arab Saudi, Raja Saud.

Wakil Ketua I DPR-RI & Majelis Konstituante
Zainul Arifin berhasil membawa NU menjadi salah satu dari tiga besar pemenang Pemilu 1955. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua I DPR RI sekaligus anggota Majelis Konstituante hingga kedua lembaga tersebut dibubarkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Setelah dekret tersebut, Indonesia kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden dengan konsep NASAKOM.

Ketua DPR Gotong Royong (DPR-GR)
Dalam era Demokrasi Terpimpin, Zainul Arifin menjabat sebagai Ketua DPR-GR sebagai upaya NU membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen.

Pada 14 Mei 1962, saat salat Iduladha di Masjid Baiturrahim, Istana Negara, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno oleh pemberontak DI/TII. Zainul Arifin yang berada di saf terdepan di samping Presiden Soekarno dan Jenderal Abdul Haris Nasution terkena tembakan di bahu kiri. Tembakan tersebut bahkan memutus simpul dasinya. Setelah menderita luka selama sekitar sepuluh bulan, Zainul Arifin wafat pada 2 Maret 1963. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.