Jendral Besar TNI Abdul Haris Nasution

Abdul Haris Nasution yang lahir pada 3 Desember 1918 adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat dan politikus Indonesia yang berperan besar sejak masa Revolusi Nasional hingga era Orde Baru. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.

Nasution lahir di Desa Hutapungkut, Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari keluarga Batak Mandailing yang beragama Islam. Ia merupakan anak kedua sekaligus putra tertua. Ayahnya adalah seorang pedagang yang religius, sementara ibunya berharap ia menjadi dokter. Pada tahun 1932, Nasution memperoleh beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukittinggi (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi) selama tiga tahun. Tahun 1935, ia melanjutkan pendidikan ke Bandung. Awalnya ia bercita-cita menjadi guru, namun minatnya beralih ke bidang politik setelah membaca karya-karya Soekarno.

Setelah lulus pada 1937, ia sempat mengajar di Bengkulu dan Tanjung Raja. Ketertarikannya pada militer semakin kuat hingga akhirnya pada 1940 ia mengikuti pelatihan di Akademi Militer Bandung dan menjadi anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, Nasution membantu kegiatan milisi PETA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Dalam perannya, Nasution mengembangkan konsep perang teritorial, yang kemudian menjadi dasar strategi pertahanan TNI.

Selama Agresi Militer Belanda dan Perjanjian Renville (1948), ia memimpin hijrah Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah. Ia juga berperan penting dalam menumpas Pemberontakan Madiun 1948. Setelah Belanda menyerang Yogyakarta pada Desember 1948, Nasution ikut memimpin perang gerilya. Dalam masa ini, ia diangkat sebagai Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada tahun 1950, Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia bersama T.B. Simatupang melakukan restrukturisasi militer agar lebih profesional. Namun, kebijakan ini memicu konflik dengan kalangan sipil dan berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952, yang menyebabkan ia dicopot dari jabatannya.

Selama masa nonaktif, ia menulis buku terkenal Pokok-Pokok Gerilya (1953), yang menjadi rujukan penting dalam strategi perang gerilya. Pada 1955, ia kembali menjabat KSAD. Ia melakukan reformasi militer melalui Sistem rotasi tugas perwira, Standarisasi pelatihan, Penguatan peran militer dalam Negara.

Pada 1958, Nasution memperkenalkan konsep Dwifungsi ABRI, yaitu peran militer tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga sosial-politik. Saat Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, peran militer semakin besar. Nasution menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus KSAD. Ia terlibat dalam berbagai peristiwa penting, seperti Penumpasan PRRI (1958), Persiapan pembebasan Irian Barat, Pembentukan kekuatan strategis (cikal bakal Kostrad). 

Namun, hubungannya dengan Soekarno memburuk karena meningkatnya pengaruh PKI. Ia kemudian diposisikan sebagai Kepala Staf ABRI, yang mengurangi kekuasaannya. Pada 1 Oktober 1965, terjadi percobaan kudeta oleh Gerakan 30 September (G30S). Rumah Nasution diserang. Ia berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok menuju Kedutaan Irak, meskipun mengalami cedera. Dalam peristiwa tersebut, Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tewas tertembak dan ajudannya, Pierre Tendean, diculik dan dibunuh. Setelah kejadian itu, Nasution berperan dalam mengoordinasikan tindakan militer bersama Soeharto untuk menumpas G30S. Nasution menjadi tokoh penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Ia Mendorong pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat, Memimpin Sidang MPRS (1966), Mengesahkan Supersemar, dan Menyumpah Soeharto sebagai Presiden.

Meski berjasa dalam naiknya Soeharto, Nasution kemudian dianggap sebagai pesaing politik. Ia dilarang berbicara di forum militer, diberhentikan lebih awal dari dinas militer (1971), dan Digantikan sebagai Ketua MPRS (1972). Sejak itu, ia menjadi tokoh oposisi terhadap Orde Baru. Pada 1980, Nasution bersama tokoh nasional lainnya menandatangani Petisi 50, yang mengkritik penggunaan Pancasila oleh pemerintah. Akibatnya, ia mengalami pembatasan aktivitas dan tekanan politik. Pada awal 1990-an, hubungan Nasution dengan Soeharto mulai membaik. Ia mendorong rekonsiliasi nasional demi persatuan bangsa.

Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah mengalami stroke dan koma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Nasution menikah dengan Johana Sunarti Gondokusumo pada 30 Mei 1947 dan memiliki dua anak yaitu Hendrianti Saharah Nasution dan Irma Suryani Nasution yang gugur dalam peristiwa G30S. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan mendapat pangkat kehormatan Jenderal Besar pada 5 Oktober 1997 bersama Soeharto dan Soedirman.

Tanda Kehormatan Nasional

Bintang Republik Indonesia (tingkat tertinggi), Bintang Mahaputera, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Berbagai Satyalancana atas pengabdian militer.

Tanda Kehormatan Luar Negeri

Jerman: Grand Cross of the Order of Merit, Belanda: Order of Orange-Nassau, Thailand: Order of the White Elephant, Yunani: Order of the Holy Trinity, Yugoslavia: Order of the Yugoslav Flag dan Order of the People’s Army, Filipina: Order of Sikatuna dan Legion of Honor, Uni Soviet: Medal 20 Years of Victory. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusinya diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional.

Gelar Doktor Kehormatan

Sebagai tokoh militer sekaligus pemikir strategis, Nasution menerima sejumlah gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) dari berbagai perguruan tinggi. Gelar kehormatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pengembangan strategi militer modern, konsep pertahanan nasional, dan pemikiran tentang hubungan militer dan masyarakat.