Adam Malik Batubara

Adam Malik Batubara lahir pada tanggal 22 Juli 1917. Ia lahir dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar. Ia merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Ia adalah seorang politikus, diplomat, dan mantan jurnalis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-3. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen, Menteri Luar Negeri, serta Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 1998 melalui Keppres Nomor 107/TK/1998.

Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Pematangsiantar. Ia kemudian melanjutkan ke Madrasah Sumatera Thawalib di Parabek, Bukittinggi, namun hanya selama satu setengah tahun sebelum kembali ke kampung halaman untuk membantu orang tuanya berdagang. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama tokoh-tokoh seperti Abdul Hakim, Djohan Sjahroezah, Soemanang, Albert Manumpak Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna mendirikan Kantor Berita Antara. Dalam lembaga ini, Soemanang menjabat sebagai direktur, sedangkan Adam Malik sebagai redaktur sekaligus wakil direktur. Dengan peralatan sederhana, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, Adam Malik juga aktif menulis di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Selain itu, ia aktif dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1934–1935, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) di Pematangsiantar dan Medan. Pada 1940–1941, ia menjadi anggota pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia di Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang, Adam Malik tetap aktif dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Tahun 1945, ia menjadi anggota pimpinan gerakan pemuda untuk persiapan kemerdekaan di Jakarta. Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, ia bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana membawa Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, ia juga menggerakkan rakyat untuk berkumpul di Lapangan Ikada guna mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik menjadi pimpinan Komite Van Aksi dan terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945–1947). Ia juga menjadi anggota Badan Pekerja KNIP.

Ia turut mendirikan Partai Rakyat (1946) dan kemudian aktif dalam Partai Murba (1948–1956). Pada tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) hasil pemilihan umum. Karier internasionalnya dimulai saat diangkat sebagai duta besar untuk Uni Soviet dan Polandia. Pada tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat di Washington D.C., yang menghasilkan kesepakatan awal terkait wilayah tersebut. Pada tahun 1963, ia masuk kabinet sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja IV serta menjabat Wakil Panglima Operasi Ekonomi. Pada masa itu, ia dikenal sebagai tokoh yang berseberangan dengan pengaruh Partai Komunis Indonesia bersama Roeslan Abdulgani dan Abdul Haris Nasution. Saat peralihan kekuasaan ke Orde Baru, posisi Adam Malik justru semakin kuat. Pada tahun 1966, ia menjadi Wakil Perdana Menteri II sekaligus Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Dwikora II.

Kariernya sebagai Menteri Luar Negeri berlanjut dalam beberapa kabinet:

Kabinet Ampera I (1966) , Kabinet Ampera II (1967), Kabinet Pembangunan I (1968), Kabinet Pembangunan II (1973) 

Sebagai Menteri Luar Negeri, ia berperan penting dalam diplomasi internasional, termasuk perundingan utang luar negeri Indonesia. Pada tahun 1971, Adam Malik terpilih sebagai Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, menjadikannya satu-satunya orang Indonesia yang pernah menduduki posisi tersebut. Puncak kariernya dicapai ketika ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1978. Pada 5–8 Agustus 1967, Adam Malik mewakili Indonesia dalam pertemuan lima negara di Bangkok bersama perwakilan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Bangkok yang menjadi dasar berdirinya ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Sebagai diplomat, Adam Malik dikenal dengan ungkapannya, “semua bisa diatur.” Ungkapan ini mencerminkan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan diplomatik, sekaligus menjadi kritik terhadap praktik sosial-politik yang bisa dipengaruhi oleh uang.

Adam Malik wafat pada 5 September 1984 di Bandung akibat kanker hati. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang jasanya, keluarga mendirikan Museum Adam Malik. Pada tahun 1982, ia menerima Dag Hammarskjöld Award dari PBB. Pada tahun 1998, ia resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keppres Nomor 107/TK/1998. Selin itu, Adam Malik juga mendapatkan tanda kehormatan nasional dan luar negeri sebagai berikut:

Tanda Kehormatan Nasional

Bintang Republik Indonesia Adipradana (1973), Bintang Mahaputera Adipurna (1973), Bintang Mahaputera Pratama (1961), Satyalancana Pepera (1977) 

Tanda Kehormatan Luar Negeri

Kamboja: Royal Order of Sahametrei (1968), Malaysia: Seri Maharaja Mangku Negara (1970), Belanda: Order of Orange-Nassau (1971), Italia: Order of Merit of the Italian Republic (1972), Perancis: National Order of Merit (1972), Yugoslavia: Order of the Yugoslav Star & Flag (1975, 1983), Korea Selatan: Order of Diplomatic Service Merit (1981), Filipina: Order of Lakandula (2017)